Surat Untuk PBB dari Utasan Myanmar Sebut Junta Militer Telah Melakukan Pembantaian Massal
Jakarta - Utusan Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, memperingatkan dunia soal adanya dugaan pembunuhan massal yang dilakukan oleh junta militer.
Pada Selasa (3/8), Kyaw Moe Tun menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang melaporkan penemuan 40 jenazah di Kotamadya Gani, Kota Sagaing, pada bulan Juli.
Dari 40 jenazah itu, 16 di antaranya disiksa dan dibunuh oleh tentara Myanmar pada 9-10 Juli di sebuah desa di Kotamadya Kani. 10 ribu penduduk desa tersebut mengungsi untuk menyelamatkan diri.
13 jasad lainnya ditemukan beberapa hari setelah terjadi bentrokan antara pemberontak dan tentara Myanmar pada 26 Juli.
Kyaw Moe Tun menambahkan, 11 orang lainnya, termasuk seorang remaja berusia 14 tahun, dibunuh dan dibakar pada 28 Juli.
Dalam surat itu, sang diplomat meminta diberlakukannya embargo pembelian senjata terhadap junta militer, dan memohon intervensi kemanusiaan oleh komunitas internasional.
"Kita tak bisa membiarkan pihak militer terus menerus melakukan kekejaman seperti ini di Myanmar. Ini adalah waktunya bagi PBB, terutama Dewan Keamanan PBB, untuk bertindak," tegas Kyaw Moe Tun kepada kantor berita AFP.
Myanmar terjerembap ke dalam krisis kemanusiaan usai militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.
Menurut organisasi HAM lokal, sebanyak 900 warga sipil tewas dibunuh oleh pasukan di bawah Jenderal Min Aung Hlaing akibat demonstrasi antikudeta yang tak berkesudahan.
Diketahui, Kyaw Moe Tun telah dipecat oleh militer sejak kudeta Myanmar 1 Februari lalu, namun ia menolak untuk meninggalkan jabatannya.
Meski militer mengeklaim Kyaw Moe Tun sudah tidak lagi merepresentasikan Myanmar, PBB masih menganggap dirinya sebagai utusan yang sah.
Pimpinan junta Myanmar, Min Aung Hlaing, pada Minggu (1/8) mengatakan bahwa keadaan darurat nasional akan diangkat pada 2023, bersamaan dengan dilaksanakannya pemilu.
Berarti, pelaksanaan ini dua tahun lebih lama dibandingkan dengan rencana junta militer sebelumnya, yakni satu tahun setelah kudeta.
Pada Selasa (3/8), Kyaw Moe Tun menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang melaporkan penemuan 40 jenazah di Kotamadya Gani, Kota Sagaing, pada bulan Juli.
Dari 40 jenazah itu, 16 di antaranya disiksa dan dibunuh oleh tentara Myanmar pada 9-10 Juli di sebuah desa di Kotamadya Kani. 10 ribu penduduk desa tersebut mengungsi untuk menyelamatkan diri.
13 jasad lainnya ditemukan beberapa hari setelah terjadi bentrokan antara pemberontak dan tentara Myanmar pada 26 Juli.
Kyaw Moe Tun menambahkan, 11 orang lainnya, termasuk seorang remaja berusia 14 tahun, dibunuh dan dibakar pada 28 Juli.
Dalam surat itu, sang diplomat meminta diberlakukannya embargo pembelian senjata terhadap junta militer, dan memohon intervensi kemanusiaan oleh komunitas internasional.
"Kita tak bisa membiarkan pihak militer terus menerus melakukan kekejaman seperti ini di Myanmar. Ini adalah waktunya bagi PBB, terutama Dewan Keamanan PBB, untuk bertindak," tegas Kyaw Moe Tun kepada kantor berita AFP.
Myanmar terjerembap ke dalam krisis kemanusiaan usai militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.
Menurut organisasi HAM lokal, sebanyak 900 warga sipil tewas dibunuh oleh pasukan di bawah Jenderal Min Aung Hlaing akibat demonstrasi antikudeta yang tak berkesudahan.
Diketahui, Kyaw Moe Tun telah dipecat oleh militer sejak kudeta Myanmar 1 Februari lalu, namun ia menolak untuk meninggalkan jabatannya.
Meski militer mengeklaim Kyaw Moe Tun sudah tidak lagi merepresentasikan Myanmar, PBB masih menganggap dirinya sebagai utusan yang sah.
Pimpinan junta Myanmar, Min Aung Hlaing, pada Minggu (1/8) mengatakan bahwa keadaan darurat nasional akan diangkat pada 2023, bersamaan dengan dilaksanakannya pemilu.
Berarti, pelaksanaan ini dua tahun lebih lama dibandingkan dengan rencana junta militer sebelumnya, yakni satu tahun setelah kudeta.
Komentar
Posting Komentar